Sabtu, 14 November 2026
Beranda / /

  • Wacana Pencabutan Pergub Jaminan Kesehatan Aceh, Pakar Hukum USK Soroti Mekanisme dan Implikasinya
    Polkum | 6 bulan lalu
    Wacana Pencabutan Pergub Jaminan Kesehatan Aceh, Pakar Hukum USK Soroti Mekanisme dan Implikasinya

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wacana pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mulai berlaku 1 Mei 2026 yang tengah bergulir menuai perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi. Menanggapi hal tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., memberikan pandangan hukum terkait mekanisme pencabutan peraturan perundang-undangan beserta implikasinya.

  • Pakar Hukum Apresiasi Putusan MK Terkait Jabatan ASN oleh Anggota Polri
    Polkum | 9 bulan lalu
    Pakar Hukum Apresiasi Putusan MK Terkait Jabatan ASN oleh Anggota Polri

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum, Prof. Dr. I Gede Panca Astawa, memberikan tanggapan atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 223/PUU-XXIII/2025 yang diputuskan pada Senin (19/1/2026). 

  • Pakar Hukum USK Jelaskan Status Tanah Blang Padang
    Polkum | 1 tahun lalu
    Pakar Hukum USK Jelaskan Status Tanah Blang Padang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), M. Jafar, menegaskan bahwa berdasarkan sejarah, Blang Padang adalah tanah wakaf Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya Baiturrahman, bukan milik Kodam Iskandar Muda sebagaimana tertulis di papan nama yang terpasang di lokasi tersebut.

  • Pakar Hukum Soroti Potensi Konflik Kewenangan dalam RUU KUHAP di Seminar Nasional USK
    Polkum | 1 tahun lalu
    Pakar Hukum Soroti Potensi Konflik Kewenangan dalam RUU KUHAP di Seminar Nasional USK

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Rancangan Undang-Undang KUHAP yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Transparan dalam Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan” di Aula Moot Court Fakultas Hukum USK, Kamis (17/4/2025). 

  • RUPSLB Cabut Kewenangan Hendra Supardi PLT Dirut BAS, Pakar Hukum Soroti Potensi Pelanggaran dan Pidana
    Berita | 1 tahun lalu
    RUPSLB Cabut Kewenangan Hendra Supardi PLT Dirut BAS, Pakar Hukum Soroti Potensi Pelanggaran dan Pidana

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perubahan Plt Dirut sebuah bank nasional pascarapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 17 Maret 2025 memantik analisis hukum dari kalangan ahli. 

  • Pemangkasan Dana Otsus Aceh Dinilai Keliru, Pakar Hukum: Bertentangan dengan Undang-Undang
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Pemangkasan Dana Otsus Aceh Dinilai Keliru, Pakar Hukum: Bertentangan dengan Undang-Undang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemangkasan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tahun 2025 menjadi Rp 4,309 triliun setelah sebelumnya ditetapkan Rp 4,446 triliun menuai kritik dari berbagai kalangan. Pengurangan sebesar Rp 156 miliar ini diputuskan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

  • Pakar Hukum: Program Makan Siang Gratis Prabowo Perlu Evaluasi untuk Optimalisasi
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Pakar Hukum: Program Makan Siang Gratis Prabowo Perlu Evaluasi untuk Optimalisasi

    DIALEKSIS.COM | Malang - Program makan siang bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Muhammad Nafis, S.H., M.H., Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Islam Malang (Unisma), menilai bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam menanggulangi malnutrisi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

  • Pakar Hukum: Putusan PT TUN Medan Terkait Sengketa Pilkada Aceh Tamiang Dinilai Bermasalah
    Polkum | 2 tahun lalu
    Pakar Hukum: Putusan PT TUN Medan Terkait Sengketa Pilkada Aceh Tamiang Dinilai Bermasalah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan terkait sengketa Pilkada Aceh Tamiang menuai sorotan dari kalangan akademisi. Putusan tersebut dinilai memiliki sejumlah permasalahan hukum yang fundamental.

  • Orasi Dukungan untuk Mualem: Pakar Hukum Nilai Tak Ada Pelanggaran
    Polkum | 2 tahun lalu
    Orasi Dukungan untuk Mualem: Pakar Hukum Nilai Tak Ada Pelanggaran

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Orasi Alhudri yang mendukung Muzakir Manaf (Mualem) sebagai calon Gubernur Aceh dinilai tidak menyalahi aturan. Demikian pendapat praktisi hukum, Hermanto, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar Pasal 5 Huruf N dan Pasal 14 Huruf i PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

  • Pakar Hukum: Revisi UU Kepolisian Perlu Partisipasi Publik yang Masif
    Pemerintahan | 2 tahun lalu
    Pakar Hukum: Revisi UU Kepolisian Perlu Partisipasi Publik yang Masif

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pakar Hukum Mawardi Ismail menyoroti proses revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dinilai terlalu terburu-buru. Menurutnya, undang-undang yang menyangkut kepentingan publik secara luas membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih masif dalam proses perumusannya.

  • Pakar Hukum Tata Negara Sebut Penerbitan Perppu Ciptaker Sudah Sesuai Prosedur
    Aceh | 3 tahun lalu
    Pakar Hukum Tata Negara Sebut Penerbitan Perppu Ciptaker Sudah Sesuai Prosedur

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak ada yang salah. Sebab menurutnya sudah sesuai dengan prosedur dan perintah Mahkamah Konstitusi (MK).


  • Mendagri Diingatkan Tidak Angkat Sekda Jadi Penjabat Kepala Daerah, Ini Sebabnya!
    Nasional | 4 tahun lalu
    Mendagri Diingatkan Tidak Angkat Sekda Jadi Penjabat Kepala Daerah, Ini Sebabnya!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan jajarannya tidak mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi penjabat (Pj) kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.


  • Nelayan Minta Suntik Mati, Ini Penjelasan Akademisi Hukum Unimal
    Aceh | 4 tahun lalu
    Nelayan Minta Suntik Mati, Ini Penjelasan Akademisi Hukum Unimal

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Permintaan seorang nelayan yang minta disuntik mati di kota Lhokseumawe masih menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat sampai saat ini.

  • Pakar Hukum Administrasi Negara Ungkap Kontroversi PUU Cipta Kerja
    Nasional | 4 tahun lalu
    Pakar Hukum Administrasi Negara Ungkap Kontroversi PUU Cipta Kerja

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang terdapat beberapa kontroversi. Pendapat itu diungkapkan Pakar Hukum Administrasi Negara Dr. Harsanto Nursadi pada kanal YouTube dkhairatTV, Sabtu (8/1/2022).